nusakini.com--Kelembagaan pemerintah ke depan harus mampu menjadi mesin birokrasi yang efektif (Machinery of Government) guna menyelesaikan setiap masalah yang muncul dengan cepat, tepat, dan efisien. Demikian dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur saat membuka acara Rapat Kerja Nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2017 di Hotel Sahid, Yogyakarta,  Kamis  (23/02). 

Dalam kegiatan bertema “Mewujudkan BPBD yang Tangguh, Teruji, dan Profesional dalam Bingkai Kebersamaan” tersebut , Menteri PANRB mengatakan bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi nasional, salah satu program prioritas reformasi birokrasi dalam bidang kelembagaan, yaitu pelaksanaan audit dan evaluasi kelembagaan pemerintah. "Adapun kelembagaan pemerintah yang telah dilakukan audit dan evaluasi adalah Lembaga Non Struktural (LNS) dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)," ujarnya.  

Menteri Asman juga menambahkan, saat ini dari hasil pelaksanaan audit serta evaluasi tersebut, terdapat 9 LNS yang direkomendasikan untuk diintegrasikan tugas dan fungsinya dengan kementerian/lembaga terkait. "Sedangkan, khusus pada LPNK, telah dilakukan audit dan evaluasi terhadap enam LPNK, salah satunya BNPB, dengan tujuan peningkatan kapasitas organisasi LPNK didasarkan pada organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran," tambahnya. 

• Ketua Gugus Tugas: Evaluasi PSBB Agar Tiap Daerah Belajar Penanganan Covid-19
• Doni Monardo: Gugus Tugas Tidak Menolak, Tapi Daerah Diminta Lengkapi Syarat PSBB
• Bersama Kita Bisa Melawan Asap
• Pertama di Indonesia, Penegakan Hukum Terintegrasi secara Elektronik
• Menteri Asman Minta Instansi Vertikal Gabung ke MPP Banyuwangi

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, lanjutnya, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana telah mempunyai aspek legalitas yang kuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. 

Oleh karena itu, peran BNPB sebagai leading sector dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diarahkan dan difungsikan sebagai komando dalam hal koordinasi dan sinergi pengelolaan penanggulangan bencana, sehingga keberhasilan penanganan penanggulangan bencana dapat berjalan secara efektif, terpadu, dan terkoordinasi. 

Dalam rangka penataan organisasi dan tata kerja BNPB ke depan, menurutnya perlu memperhatikan aspek-aspek dalam efektivitas suatu organisasi, seperti Kepemimpinan, Pengambilan Putusan, Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, Tata Laksana, Sistem Informasi Serta Budaya Kerja. 

Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2017, menurutnya, patut diapresiasi karena sebagai momentum untuk menyinergikan penanggulangan bencana , sehingga diharapkan dapat memastikan tercapainya target pembangunan nasional untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan membangun strategi penanggulangan bencana tahun 2017. 

Dalam rapat kerja tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri PU-PERA Basuki Hadimuljono, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala BNPB Willem Rampangilei, Ketua Komisi 8 DPR RI Ali Taher, Staf Khusus Menteri Bidang Politik Noviantika Nasution, staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Indra Gobel,para Kepala BPBD se-Indonesia serta para akademisi. (p/ab)